√ Contoh Soal PPh Pasal 21 Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

Konten [Tampil]

Contoh soal pph pasal 21 pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan tentunya harus membedakan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri. Ketentuan umum perpajakan mengatur wanita yang sudah menikah akan diakui sebagai kesatuan ekonomis bersama suaminya kecuali menghendaki adanya pisah harta.

Contoh perhitungan pph pasal 21 pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan menghendaki pemberian nomor npwp kepada perusahaan untuk memotong penghasilannya. Upah borongan, kenaikan gaji dan penerima manfaat pensiun akan digunakan sebagai dasar untuk memotong penghasilan karyawan tetap.

Contoh soal dan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan tentu membutuhkan informasi tentang jumlah tanggungannya. Bukti potong pph pasal 21 dapat dijadikan kredit pajak sebagai laporan spt tahunan orang pribadi. Keterlambatan melaporkan spt tahunan orang pribadi akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000.

Perbedaan Penghasilan Neto Disetahunkan dan Penghasilan Tidak Disetahunkan

Perbedaan penghasilan neto disetahunkan dan penghasilan neto tidak disetahunkan akan berdampak pada penyetoran pajak penghasilan setiap bulannya. Subyek pajak yang perhitungannya tidak disetahunkan adalah karyawan yang sudah memiliki kewajiban pajak subjektif mulai awal tahun walaupun telah berhenti bekerja.

Penghasilan neto disetahunkan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang harus diakui selama satu tahun. Mengapa penghasilan sebulan harus dikalikan setahun sebab dalam pembuatan bukti potong 1721 A1 kolom pendapatan diisi dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak walaupun karyawan masuk pada tengah bulan.

Perbedaan penghasilan neto disetahunkan dan penghasilan neto tidak disetahunkan adalah bergantung keadaan dari subjek pajaknya. Wajib pajak luar negeri yang tidak kembali ke indonesia dan karyawan yang berhenti bekerja karena meninggal dunia akan diakui penghasilannya dalam satu tahun pajak.

Jenis Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tidak Final

Jenis penghasilan yang dikenakan pph tidak final berasal dari penghasilan pekerjaan tetap, pekerjaan bebas, modal bahkan penghasilan lain-lain. PPh tidak final adalah pajak penghasilan yang harus diperhitungkan kembali ketika melakukan pelaporan spt tahunan orang pribadi. Pkp setahun disetahunkan akan dilakukan bagi karyawan asing yang bekerja di indonesia.

Jenis penghasilan yang dikenakan pph tidak final berupa imbalan dari pekerjaan atau jasa, laba usaha, keuntungan penjualan, bunga dan dividen, royalti, penghasilan yang berkaitan dengan sewa menyewa aktiva tetap. Subyek pajak yang perhitungannya tidak disetahunkan adalah karyawan yang telah memiliki kewajiban pajak subyektif pada awal tahun.

Penghasilan yang dikenakan pph final akan dipotongkan pajak penghasilan 21 bahkan pajak penghasilan pasa 4 ayat 2. Jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dapat diakui sebagai penghasilan tambahan sehingga merupakan objek pajak bagi karyawan dan beban fiskal bagi perusahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Masuk Tengah Tahun

Perhitungan pph pasal 21 karyawan masuk tengah tahun akan dialami perusahaan ketika merekrut karyawan. Penentuan penghasilan tidak kena pajak akan diperhitungkan berdasarkan keadaan pada awal tahun. Misalnya, pertengahan tahun 2020 masraffi menikah berapakah jumlah penghasilan tidak kena pajaknya? yaitu Rp 54.000.000 sebab keadaan pada awal tahunnya dianggap belum menikah.

Contoh soal pph pasal 21 pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan akan memperhitungkan penghasilan yang tidak disetahunkan. Karyawan yang memiliki kewajiban pajak subyektif pada awal tahun tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun pajak akan diakui penghasilannya secara proporsional.

Contoh soal pph pasal 21 karyawan masuk tengah tahun terjadi pada Masraffi yang mulai bekerja pada bulan 1 Maret 2020. Masraffi (TK/0) mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000, jaminan kecelakaan kerja Rp 700.000 dan jaminan kematian Rp 800.000. Setiap bulan, masraffi membayar iuran pensiun sebanyak Rp 100.000 dan jaminan hari tua sebesar 1% dar gaji. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada bulan maret?

Perhitungan pph pasal 21 karyawan masuk tengah tahun akan mengakibatkan perusahaan melaporkan pemotongan paling akhir tanggal 10 bulan berikutnya. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dapat dijadikan penambah penghasilan bruto. Pembayaran iuran pensiun dan jaminan hari tua dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Adapun cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah.

Gaji Sebulan	Rp 5.000.000
Jaminan kecelakaan kerja	Rp 700.000
Jaminan kematian	Rp 800.000
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 6.500.000
(-) Biaya Jabatan	Rp (325.000)
(-) Iuran Pensiun	Rp (100.000)
(-) Jaminan Hari Tua	Rp (50.000)
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 6.025.000
Penghasilan Netto Setahun (10 Bulan)	Rp 60.250.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak
(-) Wajib Pajak	Rp (54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 6.250.000
PPh Pasal 21	Rp 312.500
Pajak yang Dibayar Bulan Maret	Rp 31.250

Cara Pengisian Formulir 1721 A1

Cara pengisian formulir 1721 A1 akan menjadikan perusahaan sebagai pemungut dan penyetor pajak penghasilan. Bukti potong dapat diserahkan ke karyawan sebagai bukti dalam pelaporan spt tahunan orang pribadi.

Cara membuat bukti potong 1721-A1 sebagai berikut:

Masuk ke menu Isi SPT > Bukti Potong > A1

Contoh Soal PPh Pasal 21 Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

Pilih Baru.

Isilah rincian penghasilan sesuai perhitungan pph pasal 21 karyawan baru kerja

Jurnal pembayaran gaji karyawan dan penyerahan bukti potong yang harus dibuat oleh perusahaan adalah:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31/03/2020	Beban Gaji	Rp 6.025.000
	Hutang PPh Pasal 21		Rp 5.993.750
	Kas		Rp 31.250

Demikian contoh soal pph pasal 21 pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan semoga perusahaan dapat membayarkan pajak penghasilan pasal 21 paling lambat 10 bulan berikutnya.