Bendaharawan Pemerintah: Simal Peran, Tanggungjawab dan Tantangan

Konten [Tampil]

Dalam setiap lini pemerintahan, posisi bendaharawan pemerintah memegang peranan vital dalam pengelolaan dana negara. Seorang bendaharawan pemerintah bertanggung jawab mengatur aliran kas, memastikan anggaran belanja terdistribusi tepat guna, serta menegakkan kepatuhan pajak.

Tanpa sosok bendaharawan pemerintah yang kompeten, potensi kebocoran anggaran dan risiko kesalahan administrasi akan meningkat signifikan. Fungsi bendaharawan pemerintah bukan hanya sekadar menerima dan membayar, tetapi juga meliputi kewajiban memotong dan memungut pajak sesuai regulasi.

Dengan kehadiran bendaharawan pemerintah, setiap transaksi keuangan instansi dapat tercatat akurat, memudahkan audit, dan memenuhi standar good governance. Peran bendaharawan pemerintah semakin penting di masa reformasi birokrasi, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi tolok ukur kinerja.  

Melalui artikel ini, kita akan menggali lebih dalam peran bendaharawan pemerintah, kewajiban memotong dan memungut pajak, mekanisme kerja, tantangan yang dihadapi, serta praktik terbaik bagi bendaharawan pemerintah. Informasi lengkap ini disusun untuk membantu bendaharawan pemerintah dan pihak terkait memahami tugas pokok mereka secara komprehensif dan profesional.

Peran dan Tanggung Jawab Bendaharawan Pemerintah  

Bendaharawan pemerintah secara resmi ditunjuk untuk mengelola dana negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sebagai ujung tombak administrasi keuangan, bendaharawan pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang keluar dan masuk dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, bendaharawan pemerintah mengkoordinasikan penyiapan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), verifikasi dokumen pendukung, hingga menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).  

Selain itu, bendaharawan pemerintah memiliki wewenang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 4 ayat 2 atas transaksi yang dilakukan instansi. Dengan demikian, peran bendaharawan pemerintah tidak sebatas pengelola kas, tetapi juga sebagai pemungut pajak.

Ketaatan bendaharawan pemerintah dalam memotong dan memungut pajak secara tepat waktu akan berdampak positif pada realisasi penerimaan negara.  

Koordinasi lintas unit kerja menjadi kunci sukses tugas bendaharawan pemerintah. Mereka wajib bersinergi dengan unit perencanaan, penganggaran, dan Direktorat Jenderal Pajak agar alur kerja bendaharawan pemerintah berjalan lancar.

Kolaborasi ini memastikan bahwa bendaharawan pemerintah dapat memenuhi kewajiban fiskal tanpa menimbulkan bottleneck administrasi.  

Baca Juga: Contoh Surat SP2D

Kewajiban Memotong dan Memungut Pajak  

Sebagai bagian dari tata kelola fiskal, bendaharawan pemerintah diwajibkan memotong PPh pasal 21 atas gaji pegawai negeri dan tenaga honorer. Ketika bendaharawan pemerintah menyiapkan daftar gaji, mereka harus menghitung dan memotong PPh 21 sesuai tarif progresif yang berlaku.

Setelah pemotongan, bendaharawan pemerintah menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui SSP (Surat Setoran Pajak). Selain PPh 21, bendaharawan pemerintah juga memungut PPh pasal 23 atas jasa konsultasi dan sewa aset yang dibayarkan instansi.

Bendaharawan pemerintah wajib menerbitkan bukti potong PPh 23 kepada pihak rekanan, serta melaporkan dan menyetorkannya tepat waktu. Kesalahan bendaharawan pemerintah dalam menghitung tarif atau menyetor melampaui batas waktu dapat berujung sanksi administrasi.  

Tidak kalah penting, bendaharawan pemerintah memungut PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen, bunga, dan royalti. Setiap transaksi yang masuk dalam kategori tersebut harus diproses oleh bendaharawan pemerintah sesuai ketentuan fiskal. Ketaatan bendaharawan pemerintah membantu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mencegah potensi kebocoran.  

Baca Juga: Pengertian Enterprise Resource Planning

Prosedur Kerja bagi Bendaharawan Pemerintah  

Proses kerja bendaharawan pemerintah dimulai dari pengajuan SPP oleh unit kerja pengguna anggaran. Setelah menerima dokumen lengkap, bendaharawan pemerintah memeriksa kelengkapan faktur, kontrak, dan bukti potong pajak. Dengan tahapan ini, bendaharawan pemerintah memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran dan aturan fiskal.  

Setelah verifikasi, bendaharawan pemerintah membuat SP2D dan mengajukan ke Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah. Saat SP2D disetujui, bendaharawan pemerintah melaksanakan pencairan dana melalui bank persepsi. Pada tahap ini, bendaharawan pemerintah memantau mutasi rekening dan merekonsiliasi dengan sistem akuntansi pemerintah.  

Terakhir, bendaharawan pemerintah menyelesaikan pelaporan bulanan dan tahunan, termasuk bukti potong pajak dan laporan realisasi anggaran. Dengan ketepatan bendaharawan pemerintah dalam menyusun laporan, instansi akan terhindar dari temuan auditor dan sanksi keuangan. Pelaporan yang akurat juga memudahkan bendaharawan pemerintah dalam merencanakan anggaran berikutnya.  

Baca Juga: Apa itu Sistem Pendukung Keputusan

Tantangan yang Dihadapi Bendaharawan Pemerintah  

Seiring kompleksitas anggaran, bendaharawan pemerintah sering menghadapi perubahan regulasi pajak yang cepat. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan untuk menyesuaikan prosedur pemotongan dan pemungutan pajak. Bendaharawan pemerintah yang tidak mengikuti perkembangan regulasi berisiko melakukan kesalahan perhitungan dan pelaporan.  

Teknologi juga menjadi tantangan bagi bendaharawan pemerintah di era digital. Implementasi sistem keuangan pemerintah berbasis elektronik memerlukan keterampilan IT bagi bendaharawan pemerintah. Proses adaptasi bendaharawan pemerintah terhadap e-SPM, e-SPT, dan e-Bukti Potong memerlukan pelatihan intensif agar tidak terjadi hambatan teknis.  

Beban administrasi tinggi turut menambah tantangan bagi bendaharawan pemerintah. Volume transaksi besar dengan berbagai jenis pajak menuntut ketelitian penuh. Bendaharawan pemerintah harus menjaga keakuratan data tanpa mengorbankan kecepatan layanan, karena keterlambatan akan berdampak pada operasional instansi.  

Baca Juga: Cara Membuat Bukti Potong PPh 22

Cara Menjadi Bendaharawan Pemerintah  

Pertama, bendaharawan pemerintah sebaiknya rutin mengikuti pelatihan dan sosialisasi regulasi pajak terbaru. Dengan memprioritaskan knowledge management, bendaharawan pemerintah dapat meminimalkan risiko kesalahan pemotongan dan pemungutan pajak. Kebiasaan bendaharawan pemerintah untuk sharing session meningkatkan kualitas tim keuangan instansi.  

Kedua, bendaharawan pemerintah harus memanfaatkan sistem otomasi untuk mempercepat proses verifikasi dokumen dan perhitungan pajak. Penggunaan e-SPM dan e-Bukti Potong meminimalisir kesalahan manual yang kerap terjadi. Bendaharawan pemerintah yang mengintegrasikan aplikasi akuntansi dan perpajakan mendapatkan efisiensi waktu dan biaya.  

Ketiga, bendaharawan pemerintah wajib menerapkan kontrol internal yang ketat. Penggunaan checklist, dual control, dan periodic review membantu bendaharawan pemerintah menjaga integritas data. Audit trail yang baik juga memberi keamanan tambahan ketika bendaharawan pemerintah melakukan rekonsiliasi keuangan.  

Baca Juga: Cara Daftar Menjadi Bendaharawan Pemerintah

Kesimpulan

Peran bendaharawan pemerintah sangat krusial dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman mendalam tentang kewajiban memotong dan memungut pajak, bendaharawan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi.  

Meskipun menghadapi tantangan regulasi, teknologi, dan beban administrasi, bendaharawan pemerintah dapat mengatasinya dengan pelatihan rutin, implementasi sistem elektronik, serta kontrol internal yang kuat. Praktik terbaik ini akan memampukan bendaharawan pemerintah menjalankan tugasnya secara profesional dan efisien.

Baca Juga: Pengertian Kas Kecil

Melalui perpaduan kompetensi teknis, kolaborasi lintas unit, dan adaptasi teknologi, bendaharawan pemerintah siap menjawab kebutuhan tata kelola keuangan yang dinamis dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Share this post